Kasus Proyek Air Rana Masak: PPK Antonius F. Dapoto Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan 20 Hari

Rilis Kejari Manggarai hanya menggunakan inisial AFD untuk tersangka, sementara foto terlampir sangat jelas menunjukkan siapa orangnya. Penggunaan inisial itu mubazir dan tidak ada dasarnya.

Avatar of Etgal Putra
Antonius F. Dapoto
Antonius F. Dapoto (tengah) pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Manggarai Timur, tersangka kasus dugaan korupsi pengembangan perpipaan air minum bersih di Desa Rana Masak, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. (Foto: Dok. Kejari Manggarai)

Krebadia.com — Penyidikan kasus Proyek Pengembangan Jaringan Perpipaan di Desa Rana Masak, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), tahun anggaran 2020 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Manggarai Timur membuahkan hasil. Pejabat pembuat komitmen (PPK) Antonius F. Dapoto ditetapkan jadi tersangka dan ditahan 20 hari oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai sejak Jumat 4 Agustus 2023

Informasi ini diperoleh Krebadia.com melalui rilis resmi kejaksaan yang ditandatangani Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Manggarai Zainal Abidin, S.H. bernomor PR-10/N.3.17/Dip.4/08/2023 pada 4 Agustus 2023.

Disebutkan, penetapan tersangka ini tertuang dalam surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor B-856/N.3.17.4/Fd.2/08/2023 bertanggal 4 Agustus 2023.

Dasar dari penetapan ini adalah penemuan alat bukti yang cukup.

Bersamaan dengan itu, tersangka ditahan melalui surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor PRINT-29/N.3.17/Fd.2/08/2023 bertanggal 4 Agustus 2023.

Dasar dari penahanan adalah terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sesuai dengan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan surat perintah penahanan tersebut, jaksa penyidik melakukan penahanan atas diri yang bersangkutan selama 20 hari, terhitung mulai 4 Agustus hingga 24 Agustus 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ruteng.

Rilis kejaksaan menyebutkan, yang bersangkutan  disangkakan oleh jaksa penyidik menggunakan pasal primer dan pasal subsider.

Pasal primer yang digunakan adalah Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sedangkan pasal subsidernya adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menelisik Pasal Primer

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP berisi tentang sanksi pidana terhadap koruptor.

Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa koruptor diancam pidana dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa koruptor yang melakukan perbuatan korupsi dengan melibatkan dua orang atau lebih dalam satu tindak pidana, akan mendapatkan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda sebesar jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menyebutkan bahwa apabila perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang khusus (seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka berlaku ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa koruptor.

Jadi, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP merupakan aturan hukum yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, termasuk ancaman pidana penjara dan denda, serta pemberlakuan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa koruptor.

Menelisik Pasal Subsider

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah pasal yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi.

Pasal 3 UU No. 31/1999 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selanjutnya, Pasal 18 UU No. 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 menyebutkan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara, yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menyebutkan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda dan penjara pengganti sebagai sanksi tambahan atas tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 serta Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah ketentuan hukum yang menegaskan pidana penjara, denda, dan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebagai sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Alat Bukti Penersangkaan Antonius F. Dapoto

Dasar dari penetapan Antonius F. Dapoto adalah penemuan alat bukti yang cukup.

Alat bukti merujuk kepada segala macam barang, benda, dokumen, keterangan, atau informasi yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana korupsi.

Pentingnya alat bukti yang cukup dalam penetapan tersangka korupsi adalah untuk memastikan adanya keabsahan dan kekuatan hukum dalam proses peradilan.

Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dianggap bersalah hanya berdasarkan dugaan atau asumsi semata. Dibutuhkan alat bukti yang sah dan kuat untuk membuktikan keterlibatan pelaku dalam melakukan tindak korupsi.

Alat bukti yang cukup haruslah memiliki kualitas yang memadai untuk menguatkan dakwaan korupsi. Alat bukti ini dapat berupa dokumen seperti surat, laporan keuangan, atau rekaman percakapan yang dapat menunjukkan adanya skema korupsi. Selain itu, alat bukti juga bisa berupa kesaksian dari pihak yang bisa memberikan informasi dan keterangan yang relevan terkait dengan tindakan korupsi yang dilakukan.

Proses penetapan tersangka korupsi perlu memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak asasi terdakwa, termasuk hak atas pembelaan dan prasangka tak bersalah. Oleh karena itu, alat bukti yang cukup dan sah merupakan prasyarat yang penting dalam upaya penuntutan dan pengadilan terhadap kasus korupsi.

Dalam konteks hukum Indonesia, penetapan tersangka korupsi berpotensi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas utama dalam pemberantasan korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan terhadap perkara korupsi dengan berpedoman pada alat bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Penahanan Tersangka

Dasar dari penahanan Antonius F. Dapoto adalah terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sesuai dengan pasal 21 KUHAP.

Syarat subjektif penahanan tersangka korupsi mengacu pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Menurut pasal ini, penahanan dapat dilakukan apabila terdapat cukup bukti permulaan yang mengarah pada dugaan adanya tindak pidana korupsi. Cukup bukti permulaan adalah sejumlah bukti yang sudah cukup untuk membenarkan berlanjutnya penyidikan oleh penyidik atau penuntut umum.

Selain itu, penahanan tersangka korupsi juga harus memenuhi syarat objektif berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Pasal ini menetapkan tiga syarat objektif yang harus terpenuhi untuk melakukan penahanan, yaitu:

(1) Tersangka diduga melarikan diri
(2) Tersangka diduga menghilangkan atau merusak barang bukti yang terkait dengan perkara korupsi
(3) Tersangka diduga mengulangi tindak pidana korupsi

Jika terpenuhi salah satu atau lebih syarat objektif tersebut, penahanan terangka korupsi dapat dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses penyidikan, menjaga keberadaan tersangka dalam proses hukum, serta mencegah tindakan menghilangkan atau merusak barang bukti yang dapat menghambat proses peradilan.

Namun, dalam melakukan penahanan tersangka korupsi, juga perlu diperhatikan hak-hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang. Misalnya, mereka memiliki hak atas pembelaan, diproses secara adil, dan prasangka tak bersalah.

Penahanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan memperhatikan proporsionalitas serta keadilan dalam memutuskan tindakan penahanan.

Geledah Kantor PUPR Matim

Sebelas hari sebelum Antonius F. Dapoto ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, tim penyidik Kejari Manggarai menggeledah Kantor Dinas PUPR Matim di Lehong Borong, Senin 24 Juli 2023.

Dalam penggeledahan itu sebanyak 48 dokumen disita, yakni dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek air minum bersih di Desa Rana Masak, Kecamatan Borong, tahun anggaran 2020.

Proyek air minum bersih di Desa Rana Masak merupakan proyek tahun jamak (multi-years) yang mencakup empat tahun anggaran 2018–2021 dan menelan total dana Rp5,6 miliar.

Penggeledahan pertama kalinya ini berfokus pada penelusuran dokumen satu tahun anggaran saja, yakni tahun anggaran 2020, menyisakan tiga tahun anggaran lainnya, yakni tahun anggara2018, 2019, dan 2021.

Secara publik, dugaan bermasalahnya proyek air minum bersih Rana Masak dimulai ketika air dari pipa jaringan tidak mengalir ke rumah warga penerima manfaat sejak proyek ini dinyatakan selesai dikerjakan pada 2021.

Menurut rilis kejaksaan 24 Juli 2023 yang diterima Krebadia.com malam harinya, sebelum penggeledahan Kantor Dinas PUPR Matim dilakukan, penyidik Kejari Manggarai telah menaikkan status dugaan tindak pidana korupsi ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-08/N.3.17/fD.1/08/2022 Tanggal 1 Agustus 2022.

Dalam Pasal 1 Nomor 2 KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang menunjukkan unsur tindak pidana, dengan tujuan untuk menemukan tersangka.

Dengan kata lain, penyidikan menekankan pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidana, sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana.

Hasilnya sudah ada. Hingga berita ini dinaikkan, baru satu tersangka yang sudah ditetapkan dan ditahan, yakni pejabat pembuatan komitmen Antonius F. Dapoto.

Empat Kali Gelontorkan Dana

Krebadia.com telah memberitakan, total dana Rp5,6 miliar untuk proyek air bersih Rana Masak merupakan akumulasi dari empat kali penggelontoran selama empat tahun berturut-turut 2018–2021.

Pada 2018, Pemkab Matim gelontorkan Rp999.813.607.00 untuk pembangunan jaringan air minum bersih Golo Ndele–Rana Masak. Proyek dikerjakan CV Dian Jaya.

Pada 2019, Pemkab Matim gelontorkan Rp1.220.599.989  untuk perluasan jaringan air minum bersih Golo Ndele–Rana Masak. Proyek dikerjakan CV Bakti Putra Persada. Sumber dana APBD.

Pada 2020, Pemkab Matim gelontorkan Rp2.726.572.440 untuk pengembagan jaringan perpipaan. Proyek dikerjakan PT Arison Karya Sejahtera. Sumber dana APBD.

Pada 2021, Pemkab Matim gelontorkan Rp204.000.000 untuk membeli pipa baru guna memperbaiki kerusakan akibat bencana badai Seroja tahun berjalan dan untuk membersihkan bak induk.

Keluhan Warga Rana Masak

Berita Krebadia.com edisi 8 Juli 2023 menyoroti, proyek tahun jamak yang menelan biaya beruntun empat tahun dengan total Rp5,6 miliar tersebut nyaris  tidak menjawab kerinduan warga Desa Rana Masak khususnya di kampung Maro, Golo Borong, dan Metuk.

Warga tetap saja menderita krisis air minum bersih sejak puluhan tahun.

Yohanes Gajeng (45), warga Golo Borong, menilai  perluasan jaringan air minum bersih di desanya itu tidak berguna.

Sejak awal pemasangan meteran air, warga tidak menikmati air bersih hasil proyek tersebut.

“Menurut kami di sini, tidak ada gunanya proyek air minum ini,” kata Yohanes Gajeng di Golo Borong, Kamis 29 Juni 2023.

Yohanes menguras kocek Rp200.000 per bulan untuk membeli air saat kemarau. Saat musim hujan keluarganya menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Untuk satu bulan itu, paling kurang (beli) empat tangki (air). Harga per tangki itu 50 ribu hingga 60 ribu rupiah,” katanya.

Keluhan serupa diungkapkan Genofiva Jewawut (57), ibu rumah tangga di Maro, Selasa 27 Juli 2023.

Keluarga Genofiva kesulitan mendapat air bersih bertahun-tahun.

Genofiva mengungkapkan, meskipun  di rumahnya sudah terpasang meteran air sejak 2021, keluarganya hanya tiga kali menimba air dari hasil proyek tersebut.

Namun, kata dia, air yang ditimbanya saat itu bukan dari kran yang sudah terpasang, melainkan dari pipa jaringan yang bocor, itu pun tidak lama.

“Dulu airnya pernah mengalir. Tetapi tidak lama. Di kran-kran itu tidak keluar, tetapi dari  pipa yang bocor di depan. Daripada buang cuma-cuma, akhirnya kami timba di situ. Itu pun tidak lama,” katanya.

Keluarga  Genofiva dan warga sekitar senang ketika pemasangan meteran air di rumah-rumah warga mulai dilakukan, meskipun saat itu tiap keluarga dimintai Rp50.000 oleh petugas pemasang meteran.

Hasilnya? Nol koma kosong. Hingga kini, untuk kebutuhan sehari-hari, warga tetap harus menempuh 1 km ke arah barat kampung Maro untuk mendapat air dari sumber terdekat.

Warga tiga kampung berpenduduk ratusan jiwa itu berharap, Pemkab Matim  segera melakukan perbaikan agar mereka bisa menikmati air bersih dari proyek miliaran rupiah itu, yang sudah selesai dikerjakan dua tahun lalu.

 

EDITOR: Redaksi Krebadia.com