Romo Edy Menori
KrebaDi’a.com — Setelah dituduh tipu-tipu gaji guru komite di SDK di Manggarai oleh narasumber anonim sebuah media online, Yapersukma milik Keuskupan Ruteng lagi-lagi dituding diduga tidak membayar gaji guru komite SDK Ruteng IV oleh narasumber anonim dari media online yang lain.
Dimintai tanggapannya oleh KrebaDi’a.com, Rabu 14 Juni 2023, Romo Edigius Menori mantan ketua pengurus Yapersukma Pusat Ruteng mengatakan, banyak orang yang membayangkan keberadaan SDK di Manggarai seperti sekolah swasta umumnya. Dalam arti seratus persen berada dalam kewenangan yayasan, sehingga yayasan bisa memungut biaya pendidikan untuk menggaji guru.
“Kondisi SDK di Manggarai sedikit unik,” kata Romo Edy Menori.
“Sekolahnya milik Yapersukma, tetapi pengelolaan sekolah sepenuhnya mandiri dan otonom di tingkat sekolah. Artinya kewenangan Yapersukma atas SDK hanya secara administrasi: mengeluarkan SK. SK yang dibuat tentu ikut aturan yang berlaku supaya keberadaan guru diakui dan masuk dalam dapodik.”
Romo Edy menjelaskan, yang dibuat Yapersukma sesungguhnya untuk keabsahan status guru. Bila yayasan tidak mengeluarkan SK untuk guru maka status guru tidak diakui dan tidak terdaftar dalam dapodik. Konsekuensi lanjutannya bakal mengorbankan sekolah. Sekolah bisa dibubarkan.
“Secara hukum memang Yapersukma yang beri SK untuk guru harus menggaji gurunya. Itu aturannya. Namun konteks SDK di Manggarai sangat berbeda,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan ini, kata Romo Edy, Yapersukma sedang mengupayakan mengelola semua SDK secara terpusat. Dengan demikian Yapersukma tidak hanya secara administrasi mengangangkat guru tetapi juga menggaji guru yang diangkatnya.
Dengan pengelolaan terpusat, menurut Romo Edy, kebebasan sekolah dan komite untuk mengangkat guru bisa diakhiri. Itu artinya guru-guru yang direkrut yayasan memenuhi standar kualitas yang mumpuni.
“Perubahan seperti ini bakal meningkatkan kualitas pendidikan di Manggarai,” katanya.
