Krebadia.com — Kasus air gagal mengalir pada proyek Perluasan Jaringan Air Minum Bersih (AMB) senilai Rp5,6 miliar di Desa Rana Masak, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT), memasuki babak tuding-bantah antara dua pejabat. Yang menuding adalah Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Matim Ivan Mbula. Yang membantah tudingan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyedia Air Minum (UPTD SPAM) Matim Fransiskus Y. Aga. Kedua pejabat kabupaten ini ditemui Krebadia.com secara terpisah di Borong, ibu kota Matim, awal dan medio Juli 2023.
Menurut Kabid Cipta Karya PUPR Ivan Mbula, proyek air minum bersih tahun jamak (multi-years) 2018-2021 di Desa Rana Masak yang telah tuntas pengerjaannya itu telah diserahkan oleh PUPR kepada UPTD SPAM sebagai pengelola.
Pernyataan kabid Cipta Karya PUPR ini dibantah oleh Fransiskus Y. Aga selaku kepala UPTD SPAM, dengan mengatakan belum ada penyerahan apa pun yang mempersyaratkan jaringan air bersih itu bisa langsung dikelola oleh UPTD SPAM.
Ditemui Krebadia.com di kantornya di Lehong Borong, Selasa 4 Juli 2023, Kabid Cipta Karya Ivan Mbula dengan tandas mengatakan, “Sudah diserahkan ke UPTD SPAM. Istilahnya administrasi. Cuma, itu tadi, orangnya (petugas UPTD SPAM) belum bisa mereka tempatkan.”
Belum ditempatkannya petugas oleh pihak UPTD SPAM, kata Ivan, mengakibatkan langkah lanjutannya yaitu sosialisasi dari UPTD SPAM kepada 420 penerima manfaat proyek AMB tersebut belum bisa dilaksanakan.
“Ketika orangnya belum ditempatkan, belum bisa laksanakan sosialisasi. Karena, gaji (para petugas) itu tergantung penerimaan dari UPTD SPAM,” kata Ivan Bula.
Dimintai konfirmasinya oleh Krebadia.com di Golo Lada Borong, Senin 17 Juli 2023, Kepala UPTD SPAM Fransiskus Y. Aga membantah keras semua yang disampaikan Ivan Mbula, terutama yang mengesankan bola panas kasus air bersih gagal mengalir tersebut ada pada pundak instansinya.
Baca juga:
Jaringan Pipa Air Belum Berfungsi Baik
Tanggung jawab pengelolaan air bersih Rana Masak belum menjadi ranah BLUD SPAM, kata Frans Aga.
Dasarnya, meski proyek tahun jamak Rp5,6 miliar itu sudah dinyatakan selesai pengerjaannya, fungsinya belum baik.
Perihal belum baiknya fungsi jaringan pipa, Krebadia.com telah memberitakan kenyataan getir warga yang katanya penerima manfaat proyek tersebut.
Kenyataan empirik lapangan yang tidak bisa ditutup-tutupi oleh jurus bela diri pejabat penanggung jawab proyek adalah ini: pada tiga kampung Maro, Golo Borong, dan Metuk di Desa Rana Masak air tidak keluar dari pipa pada rumah mereka sejak proyek selesai dikerjakan tahun 2021.
Sampai saat ini warga masih menempuh jarak 1 km untuk mendapat air, selain menampung air hujan menggunakan wadah seadanya.
Proyek sudah selesai dikerjakan–dalam konteks berita tersebut–tidak dimaksudkan sudah berfungsi dengan baik.
Sudah selesai di sini bermakna sudah PHO, singkatan dari provisional hand over, yang berarti sudah terjadi serah terima resmi seluruh pekerjaan dari penyedia jasa (dalam hal ini kontraktor) kepada direksi pekerjaan (dalam hal ini PUPR) setelah diteliti terlebih dahulu oleh panitia penilai hasil pekerjaan.
Dalam alur pikir Kepala SPAM Frans Aga, meski sudah selesai dibangun bahkan sudah melewati tahap PHO, peruntukan pengelolaan kepada BLUD SPAM tidak bisa langsung diikuti dengan eksekusi operasional tanpa pemastian barang/jasa yang hendak dikelola itu sudah berfungsi dengan baik atau belum.
“Kalau sudah dibangun dan berfungsi dengan baik, baru kami bisa operasikan. (Tetapi) misalkan sudah dibangun dan belum berfungsi dengan baik, maka kami belum bisa ada (pelayanan) di sana,” katanya.
Jika jaringan air bersih itu sudah berfungsi dengan baik, kata Frans Aga, maka pelayanan paling awal yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat.
“Kalau saya belum melakukan sosialisasi, (itu) berarti belum (baik),” katanya.
Baca juga:
Pengembang dan Pengelola
Kepala SPAM Frans Aga menjelaskan, tata kelola air minum di tingkat kabupaten memiliki dua komponen utama, yakni pengembang dan pengelola.
Pengembang disebut sebagai regulator alias pembuat kebijakan. Sedangkan pengelola disebut sebagai operator, yang melakukan pelayanan dan pemeliharaan.
Di Manggarai Timur, kata Frans Aga, satu-satunya pengembang untuk pengadaan, perluasan, dan perbaikan jaringan air minum bersih adalah dinas PUPR. Sedangkan UPTD SPAM merupakan salah satu dan bukan satu-satunya pengelola.
“Selain UPTD SPAM, pengelola air minum juga bisa Bumdes untuk tingkat desa dan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat sendiri,” katanya.
Atas dasar itu, Frans Aga membatasi diri berkomentar tentang teknik pengerjaan perluasan jaringan air minum bersih tahun jamak senilai Rp5,6 miliar di Desa Rana Masak yang bernasib gagal mengalir di tiga kampung tersebut. Alasannya, itu ranah kewenangan PUPR.
Empat Kali Gelontoran Dana
Seperti diwartakan Krebadia.com, proyek air minum bersih Pemkab Matim di Desa Rana Masak ini menelan total dana Rp5,6 miliar, akumulasi dari empat kali penggelontoran dalam empat tahun berturut-turut sejak 2018 sampai dengan 2021.
Pada 2018, Pemkab Matim gelontorkan Rp999.813.607.00 untuk pembangunan jaringan air minum bersih Golo Ndele–Rana Masak. Proyek dikerjakan CV Dian Jaya.
Pada 2019, Pemkab Matim gelontorkan Rp1.220.599.989 untuk perluasan jaringan air minum bersih Golo Ndele–Rana Masak. Proyek dikerjakan CV Bakti Putra Persada. Sumber dana APBD.
Pada 2020, Pemkab Matim gelontorkan Rp2.726.572.440 untuk pengembangan jaringan perpipaan. Proyek dikerjakan PT Arison Karya Sejahtera. Sumber dana APBD.
Pada 2021, Pemkab Matim gelontorkan Rp204.000.000 untuk membeli pipa baru guna memperbaiki kerusakan akibat bencana badai Seroja tahun berjalan dan untuk membersihkan bak induk.
Nyaris Tak Berguna
Berita Krebadia.com edisi 8 Juli 2023 menyoroti, proyek tahun jamak yang menelan biaya beruntun empat tahun dengan total Rp5,6 miliar tersebut nyaris tidak menjawab kerinduan warga Desa Rana Masak khususnya di kampung Maro, Golo Borong, dan Metuk. Warga tetap saja menderita krisis air minum bersih sejak puluhan tahun.
Yohanes Gajeng (45), warga Golo Borong, menilai perluasan jaringan air minum bersih di desanya tidak berguna.
Sejak awal pemasangan meteran air proyek yang menelan dana miliaran rupiah itu, warga tidak menikmati air bersih hasil dari proyek tersebut.
“Menurut kami di sini, tidak ada gunanya proyek air minum ini,” kata Yohanes Gajeng di kediamannya di Golo Borong, Kamis 29 Juni 2023.
Yohanes sendiri harus menghabiskan Rp200.000 per bulan untuk membeli air saat musim kemarau. Kalau musim hujan tiba, keluarganya berupaya menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.
“Untuk satu bulan itu, paling kurang (beli) empat tangki (air). Harga per tangki itu 50 ribu hingga 60 ribu rupiah,” katanya.
Keluhan serupa diungkapkan Genofiva Jewawut (57), ibu rumah tangga, saat ditemui Krebadia.com di kediamannya di Maro, Selasa 27 Juli 2023.
Keluarga Genofiva kesulitan mendapat air bersih bertahun-tahun.
Genofiva mengungkapkan, meskipun di rumahnya sudah terpasang meteran air sejak tahun 2021, keluarganya hanya tiga kali menimba air dari hasil proyek tersebut.
Namun, kata dia, air yang ditimbanya saat itu bukan dari kran-kran yang sudah terpasang, melainkan air yang keluar dari pipa-pipa jaringan yang bocor, itu pun tidak lama.
“Dulu airnya pernah mengalir. Tetapi tidak lama. Di kran-kran itu tidak keluar, tetapi dari pipa yang bocor di depan. Daripada buang cuma-cuma, akhirnya kami timba di situ. Itu pun tidak lama,” katanya.
Keluarga Genofiva dan warga sekitar merasa senang ketika pemasangan meteran air di rumah-rumah warga mulai dilakukan.
Meskipun saat itu keluarganya dimintai uang Rp50.000 oleh petugas yang melakukan pemasangan meter air di rumahnya, kata Genofiva.
Untuk kebutuhan sehari-hari, kata dia, keluarganya dan warga sekitar harus berjalan sejauh kurang lebih 1 km ke arah barat kampung Maro untuk mendapat air dari sumber terdekat yang ada di kampung itu.
Desakan harapan sangat terasa dari penuturan warga saat Krebadia.com melakukan peliputan lapangan. Warga tiga kampung dengan penduduk ratusan jiwa itu berharap, Pemkab Matim segera melakukan perbaikan agar mereka bisa menikmati air bersih dari proyek miliaran rupiah itu, yang notabene sudah selesai dikerjakan dua tahun lalu.
EDITOR: Redaksi Krebadia.com
