Krebadia.com — Sebagai proyek strategis nasional (PSN), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, tidak boleh ditunda. Karena itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai akan terus melanjutkan tahapan identifikasi dan inventarisasi PLTP Ulumbu.
Penegasan itu disampaikan Kepala BPN Manggarai Siswo Haryono A.Ptnh., M.H. saat diwawancarai KrebaDi’a.com di ruang kerjanya di Kantor BPN Manggarai, Jalan Ahmad Yani No. 2A Ruteng, Senin 19 Juni pagi.
Dijelaskan, identifikasi dan inventarisasi merupakan tahap ketiga dari empat tahapan dalam proses pembangunan PLTP Ulumbu. Dalam tahapan ini, kepala BPN berperan sebagai ketua pelaksana.
“(Pembangunan PLTP Ulumbu) ini akan tetap jalan terus karena ini adalah PSN, ndak bisa kami tunggu sampai masalah selesai. (Pada) tahapan ini bola ada pada kami. Saya selaku kepala BPN yang juga ketua pelaksana tahap tiga punya tanggung jawab agar tahapan ini bisa berjalan lancar,” kata Siswo.
Sebelum melaksanakan tahapan ketiga, kata Siswo, koordinasi akan tetap dilaksanakan antar-pemangku kepentingan (stake holder) seperti tim kerja, pemda, dan PLN.
Baca juga:
Dikatakan, pada tahapan ketiga ini BPN akan lakukan pengukuran dan mengumumkan data yang ada dalam penentuan lokasi (penlok), apa saja yang ada di sana, baik itu tanaman maupun rumah dan lain-lain.
Siswo berharap media mengawal dan memberitakan proses dan tahapan pembangunan PLTP Ulumbu secara transparan agar publik paham. Dengan demikian, publik tidak disesatkan oleh pihak atau oknum yang berusaha menghambat pembangunan.
Sudah dipublikasikan media, PLTP Ulumbu merupakan salah satu proyek strategi nasional yang termuat dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. RUPTL ini memprioritaskan penggunaan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 51 persen.
Saat ini perluasan kapasitas PLTP Ulumbu dilakukan pada unit 5 dan 6 di wilayah Poco Leok. Kini dalam tahap pembebasan lahan untuk titik pengeboran di Desa Mocok, Desa Lungar, dan Desa Wewo.
Perluasan kapasitas unit 5 dan 6 sangat strategis dan penting dalam konteks RUPTL, mengingat energi panas bumi (geotermal) itu ramah lingkungan, bersih, dan murah sehingga dapat menekan subsidi energi yang harus disediakan pemerintah
Atas dasar itu, langkah strategis dan dukungan dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan. Karena pembangunan PLTP ini berkenaan langsung dengan tanah maka peran BPN sangat penting dan strategis.
Baca juga:
Empat Tahapan Pengadaan Tanah PLTP Ulumbu
Berkenaan dengan pengembangan PLTP Ulumbu, Kepala BPN Manggarai Siswo Hariyono menjelaskan secara lengkap perihal proses pengadaan tanah.
Ada empat tahapan. Terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
Pada tahapan perencanaan, pihak yang berperan dan bertanggung jawab adalah instansi yang memerlukan tanah. Dalam proyek pembangunan PLTP Ulumbu, tahapan ini merupakan ranah kewenangan PLN.
“PLN melaksanakan tahapan melalui kajian. Mereka akan mendatangkan ahli untuk penelitian di sana. Apa saja yang diteliti? Banyak. Penelitiannya itu mulai dari kebutuhannya apa saja, biayanya berapa, pelaksanaannya berapa lama, dan masih banyak lagi,” kata Siswo.
Jika tahapan pertama yaitu tahapan perencanaan telah rampung, maka akan diterbitkan sebuah produk yang bernama dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT). Setelah terbit DPPT, maka proses akan dilanjutkan ke tahapan kedua yaitu tahapan persiapan.
Jika pada tahapan pertama, instansi yang bertanggung jawab adalah PLN, maka dalam tahapan kedua ini yang berperan dan bertanggung jawab adalah kepala daerah.
“Untuk tahapan kedua ini, kepala daerah yang terlibat bisa bupati dengan timnya atau gubernur kalau skalanya besar. Nanti ada kegiatan yang namanya konsultasi publik. Nah, pemimpin daerah dan masyarakatnya akan melakukan komunikasi dua arah untuk melihat apakah di daerah tersebut bisa dilakukan kegiatan pengadaan tanah atau tidak. Nah, semua protes atau keberatan akan dibahas di tahap kedua,” kata Siswo.
Baca juga: Ada Skandal Keuangan Mahabesar di Balik Demo LPPDM yang Dibalas Dentuman Musik oleh Bank NTT Ruteng
Hasil dari tahapan kedua ini akan berupa suatu produk yang namanya penlok. Yang berwenang untuk mengeluarkan penlok ini adalah bupati atau gubernur. Dengan disetujuinya sebuah lokasi maka akan diadakan pengadaan tanah. Untuk proyek PLTP Ulumbu, lokasi yang ditentukan ada di Poco Leok.
Setelah tahapan kedua selesai dan sudah ada penentuan lokasi atau penlok, maka masuk tahapan ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahapan ini bola ada pada kepala BPN sebagai ketua pelaksana.
Sebelum memulai tahap pelaksanaan, koordinasi akan tetap dijalin antara stake holder seperti tim kerja, pemerintah daerah, dan juga pihak PLN. BPN selaku pihak yang berperan dalam tahapan ketiga akan melakukan beberapa kegiatan, antara lain identifikasi dan inventarisasi.
Dalam tahap ketiga ini, BPN akan lakukan pengukuran dan mengumumkan data tentang apa saja yang ada dalam penlok. Setelah identifikasi dan inventarisasi selesai, BPN akan mengumumkan hasilnya pada masyarakat melalui sosialisasi dan pengumuman selama 14 hari.
“Ada 4 well pad di sana. Ini baru masuk well pad kedua. Well pad pertama sudah selesai identifikasi inventarisasi, sekarang ini (Selasa 20 Juni 2023) BPN akan lakukan identifikasi dan inventarisasi untuk well pad kedua,” jelas Siswo.
Well pad merupakan istilah teknis untuk area yang dibersihkan atau disiapkan untuk pengeboran satu atau lebih sumur horizontal.
Persiapan tanah diawali dengan sosialisasi agar masyarakat tahu tahapan dan tujuan. Dalam tahapan ini tidak ada masyarakat yang keberatan. PLN juga sudah diminta untuk menggandeng media untuk sosialisasi agar masyarakat bisa teredukasi dan tercerahkan dan tidak disesatkan oleh isu negatif yang sengaja disebar untuk menghambat pembangunan PLTP Ulumbu.
“Yang ada penolakan itu di luar penlok. Saya udah minta PLN untuk mengakomodir apa saja kebutuhan atau keperluan warga yang ada di luar penlok,” kata Siswo.
“Ini kan PSN, tujuannya ya untuk kebaikan semua masyarakat. Ini harus jalan. Semua prosedur dan tahapan kan udah dilalui. DPPT udah, lalu penlok juga udah. Jadi BPN tetap lanjutkan proses,” kata Siswo.
Setelah hasil identifikasi dan inventarisasi diumumkan, selanjutnya PLN akan menunjuk tim appraisal. Ini adalah tim independen yang tidak bisa dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun.
“Jadi ibaratnya ya, kalau tim appraisal ini ditodongkan pistol di kepala, mereka ndak akan ubah penilaiannya,” kata Siswo.
Dalam tugas penilaiannya, tim appraisal akan menilai banyak hal secara profesional. Item yang dinilai antara lain adalah harga pasar dan juga nilai sosial atau nilai immateril. Waktu tunggu dari kehilangan hak atas tanah hingga pencairan pembayaran ganti rugi juga dihitung oleh tim appraisal.
“Untuk nilai yang seperti itu ada rumusannya. Misalnya dia kehilangan haknya bulan Maret, lalu pembayarannya bulan Agustus, nah masa tunggu itu juga akan ada nilainya,” jelas Siswo.
Penilaian yang dilakukan oleh tim appraisal akan berlangsung selama 30 hari. Lalu hasilnya akan diumumkan selama 14 hari. Setelah itu, akan diadakan musyawarah oleh tim appraisal. Musyawarah dibuat untuk menentukan bentuk ganti rugi dan penyampaian nilai dari bidang tanah pemilik hak.
“Nah ini yang harus dicatat. Pada pembebasan tanah sebelum tahun 2012, musyawarah dibuat untuk menentukan nilai. Yang sekarang, musyawarah dibuat hanya untuk menentukan bentuk ganti ruginya saja, bukan untuk menentukan nilainya. Bentuk ganti rugi yang dibicarakan dalam musyawarah itu: apakah pemilik hak mau menerima ganti rugi dalam bentuk uang, dalam bentuk tanah, atau dalam bentuk saham,” kata Siswo.
Akan ada wadah jika ada penolakan dari warga, dan semua itu akan diakomodasi.
“Misalnya dalam tahapan ini ada dua pemilik tanah yang masih berkonflik. BPN ndak akan nunggu hingga kelar. Nanti pengadilan yang menentukan siapa subjek yang berhak untuk menerima ganti rugi,” kata Siswo.
Setelah musyawarah selesai, proses akan dilanjutkan dengan validasi.
Validasi ini dilakukan oleh tim pelaksana yang dikepalai oleh kepala BPN dan bekerja sama dengan tim yang berasal dari dinas pertanian, peternakan, serta perumahan.
Setelah validasi selesai maka langkah selanjutnya adalah pelepasan hak atas tanah dan pemberian ganti rugi. Masyarakat yang memiliki hak atas tanah akan menandatangani berita acara penyerahan hak atas tanah kepada negara dan menerima ganti rugi sesuai dengan hasil penilaian yang dibuat oleh tim ajudikasi.
Terakhir, jika ada masyarakat yang masih keberatan, mereka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Hak masyarakat dijamin, tidak akan hilang, namun pemberian haknya akan menunggu sampai keluar putusan pengadilan.
“Nah, selama proses ini, kegiatan akan tetap jalan terus karena ini adalah PSN, ndak bisa tunggu sampai masalahnya selesai. Ini proyek nasional. Negara berjuang untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” kata Siswo.
Sekilas Profil Siswo Hariyono
Siswo Hariyono adalah kepala BPN Manggarai yang bertugas baru beberapa bulan di kabupaten ini dan langsung menerima tanggung jawab menyukseskan proyek strategis nasional pembangunan PLTP Ulumbu.
Lahir di Jombang, Jawa Timur, Siswo dibesarkan dalam pengaruh Nahdlatul Ulama yang kuat, yang inklusif, terkenal dengan Islam Nusantara-nya.
“Saya rumah asalnya Tambak Beras, jadi lingkungan ya lingkungan pesantren,” kata Siswo.
NU adalah organisasi Islam moderat yang menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi dalam beragama di Indonesia.
NU didirikan oleh tiga tokoh utama yaitu K. H. Hasyim Asy’ari, K. H.Abdul Wahab Chasbullah, dan K. H. Bisri Syansuri.
K.H Abdul Wahab Chasbullah sendiri adalah seorang ulama yang berpandangan modern yang berasal dari Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.
Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu harian umum Soeara Nahdlatul Oelama atau Soeara NO dan Berita Nahdlatul Ulama. Ia diberi gelar sebagai pahlawan nasional dan ulama inspirator.
Dari rahim NU, lahir banyak tokoh bangsa yang selalu memperjuangkan toleransi. Salah satunya adalah Presiden Abdurahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur.
“Yang paling moderat itu NU. Kita itu berbaur dengan semua masyarakat. Tidak membedakan. Ya urusan agama, urusan agama. Urusan pergaulan ya jangan dicampurkan. Kalau budaya, saya kira di sini itu lebih tinggi. Di Arab apa? Perang terus! Budayanya? Ya jelas kalah sama kita. Di Arab satu bangsa, beberapa negara, kacau. Sedangkan kita, satu negara, ratusan suku, aman.”
“Dari mereka apa? Dari negaranya apa? Kalau agamanya ya kita akui nilai-nilainya. Kalau budaya, kalau sudah sejak lahir di sini, ya budayanya ikut sini,” kata Siswo.
Siswo Hariyono tamat dari SMA Negeri 2 Jombang tahun 1988 dan lulus dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) tahun 1996. Ia mengatakan awal bekerja di BPN dimulai dengan sebuah cerita lucu.
“Dulu lulus SMA 1988, langsung jadi pegawai. Saya diterima langsung di pertanahan di Gresik tahun 1989. Waktu saya tes, saya lulusnya dua. Lulus di Depdagri dan BCA. Saya lebih memilih Depdagri. Tapi saya bingung, kok yang manggil malah BPN. Ternyata tahun itu BPN masih bagian dari Depdagri,” cerita Siswo.
“Kalau dulu itu, lulusan STPN gelarnya A.Ptnh. Nah setelah 1998, gelar lulusannya diubah jadi S.Ip. Di sini (BPN Manggarai) banyak gelarnya seperti itu,” jelas Siswo.
Setelah lulus, Siswo ditempatkan sebagai staf di Gresik, Jawa Timur. Setelah itu Ia mendapat tugas ajudikasi di Semarang, Gerobokan, dan Pasuruan.
Dari Pasuruan, Siswo dipercaya menjadi ketua ajudikasi di Bangkalan Madura selama tiga tahun.
Dari Bangkalan, Siswo kembali ke Surabaya lalu Lamongan dengan jabatan sebagai kasubsi pemetaan tematik dan penilaian tanah. Dari Lamongan, ia pindah ke Sidoarjo sebagai kasubsi pengukuran dan pemetaan.
Karier Siswo makin menanjak saat pindah ke Tuban. Ia dipercaya menjadi kepala seksi pengendalian pemberdayaan masyarakat, lalu pindah menjadi kepala seksi infrastruktur pengukuran di Sumenep, dan kepala seksi pengukuran di Nganjuk Jawa Timur.
Siswo Hariyono kemudian dipromosikan menjadi kepala bidang pengadaan tanah Kanwil NTT dan merangkap sebagai kepala bagian tata usaha selama 4 bulan, sekaligus pelaksana tugas kepala Kantor BPN Rote selama 40 hari.
“Di Kupang saya bertugas untuk pengadaan dan pembebasan tanah. Jabatan saya sebagai kepala bidang yang menangani masalah pengadaan tanah. Pembebasan tanah bendungan seperti Lambo di Nagekeo, Temef di TTS, Manikin di Kupang, juga Napun Gete di Sikka.”
“Saya di NTT ini kurang empat aja. Alor, Lembata, Malaka, dan Sabu. Yang lainya sudah saya injak. Secara akumulasi saya di NTT sudah 22 bulan. Hampir dua tahun. Agustus ini genap dua tahun,” kata Siswo.
Manggarai adalah kabupaten ke-15 yang dikunjungi Siswo. Dan di sini ia dipercaya menjadi kepala BPN.
Tanggung jawab besar melekat pada jabatan yang ia emban. Sebuah tanggung jawab besar untuk masyarakat Manggarai dalam proyek PLTP Ulumbu.
“Saya berharap ini akan berjalan dengan lancar. Semuanya aman, semuanya senang,” kata Siswo.
Baca Juga:
EDITOR: Redaksi KrebaDi’a.com