Warga Lurut dan Puskesmas Tilir Menderita, Sudah 4 Bulan Air Pipa Tidak Mengalir

Ditulis oleh Andre Babur

Krebadia.com — Sudah empat bulan warga kampung Lurut dan Puskesmas Tilir di Desa Benteng Riwu, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), menderita karena kesulitan mendapat air minum bersih dari jaringan pipa yang sudah lama dipasang dalam proyek yang dinyatakan selesai pengerjaannya awal 2023. Menurut hasil penelusuran Krebadia.com, air tidak mengalir karena disabotase oleh sejumlah buruh proyek tersebut dengan menutup stopkeran ke pipa distribusi lantaran upah kerja mereka belum dibayar lunas oleh subkontraktor proyek.

Disaksikan Krebadia.com pada Kamis 27 Juli 2023, Kondra (28) warga kampung Lurut sedang menyiapkan enam jeriken lima liter yang segera digunakannya untuk mengangkut air bersih dari sumber mana saja dengan menggunakan sepeda motor.

Kondra mengatakan, cari dan angkut air menggunakan jeriken menggunakan sepeda motor sudah menjadi rutinitasnya ketika persediaan air di rumahnya mulai berkurang atau habis.

Air yang akan diambilnya dari  sumber mana saja itu, akan digunakan untuk keperluan memasak. Sedangkan untuk mandi dan cuci, Kondra dan warga Lurut lainnya harus pergi ke kali menempuh jarak 2 kilometer ke arah timur kampung Lurut.

Kondra mengatakan, kesulitan air minum bersih di wilayah itu sudah berlangsung kurang lebih empat bulan terakhir.

Padahal, kata dia, sudah ada proyek air minum bersih di desa itu, yang dinyatakan selesai dikerjakan pada awal 2023 ini.

Kondra mengatakan, air bersih proyek tersebut tidak keluar dari kran-kran yang sudah dipasang di rumah-rumah warga dan Puskesmas Tilir. Karena itulah ia dan warga Lurut lainnya terpaksa mencari sumber air di mana saja di sekitar wilayah itu.

Kondra dan beberapa warga Lurut memastikan air pipa di kampungnya tidak mengalir karena stopkeran distribusi ke beberapa kampung di Desa Benteng Riwu sengaja ditutup oleh para buruh yang mengaku upahnya belum dibayar lunas oleh subkontraktor proyek air minun bersih tersebut.

Krisis Air Juga Menimpa Puskesmas Tilir

Kesulitan mendapat air bersih juga dikeluhkan Dokter Anna yang bertugas di Puskesmas Tilir.

Dokter Anna mengatakan, untuk mendapat air minum bersih, ia terpaksa menimba air di halaman Gereja Paroki Tilir,  yang berjarak 700 meter arah timur dari puskesmas.

“Air itu digunakan untuk mencuci dan mandi. Sementara untuk minum, setiap minggu terpaksa membeli air galon di Ruteng,” kata dr. Anna kepada Krebadia.com saat dihubungi per telepon pada Selasa 8 Agustus 2023.

Sebagai dampak dari sulitnya mendapat air bersih tersebut, kata dr. Anna, pelayanan kesehatan di Puskesmas Tilir tidak berjalan normal.

“Masyarakat (yang  hendak berobat) kadang menuntut kami harus cepat masuk kantor. Sementara  paginya kami harus cari air untuk mandi dulu.”

Seperti yang diamati Krebadia.com, kondisi kamar mandi dan WC di Puskesmas Tilir sangat memprihatinkan.

Kotoran manusia terlihat masih mengapung di dalam kloset. Lantai kamar mandi tampak kotor dan kering.

Idealnya, di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit, kebersihan sudah menjadi bagian dari keseharian pelayanan.

Puskesmas Tilir diresmikan pada Senin 6 Mei 2019 oleh bupati Manggarai Timur. Puskesmas ini merupakan salah satu dari empat puskesmas afirmasi yang dibangun di Kabupaten Manggarai Timur pada 2018 dengan anggaran Rp5,3 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam sambutan peresmian puskesmas ini, Bupati Andreas Agas menekankan bahwa puskesmas sebagai fasilitas kesehatan harus mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sehingga dapat membawa dampak positif bagi kesembuhan pasien.

“Puskesmas ini jangan hanya menyembuhkan orang yang sakit, tetapi juga melayani konsultasi kesehatan dan promosi kesehatan,” kata Bupati Agas sebagaimana diwartakan Manggaraitimurkab.go.id.

Dengan krisis air bersih di Puskesmas Tilir, pesan indah elok nan permai sang bupati terancam tinggal hanya menjadi kenangan.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bila faskes kekurangan air bersih, dapat dipastikan akan terjadi beberapa dampak yang merugikan pasien dan karyawan pada faskes tersebut.

Berikut ini dampak yang bisa terjadi.

1. Penyebaran penyakit – Faskes yang kekurangan air bersih mungkin tidak dapat menjaga kebersihan yang memadai, seperti mencuci tangan dan peralatan medis dengan air yang bersih. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit antara pasien dan staf medis.
2. Kondisi sanitasi yang buruk – Kekurangan air bersih dapat menghambat kemampuan faskes untuk menjaga sanitasi yang baik. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya masalah kesehatan seperti penyebaran penyakit melalui lingkungan yang tidak higienis.
3. Kesulitan dalam memberikan perawatan medis – Faskes yang kekurangan air bersih mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur medis yang membutuhkan air bersih, seperti sterilisasi peralatan medis atau pembersihan luka pasien dengan air untuk mencegah infeksi.
4. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pasien – Air bersih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien seperti minum, cuci, dan mandi. Kekurangan air bersih dapat menghambat kemampuan puskesmas untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada pasien.
5. Peningkatan potensi risiko kebakaran – Dalam keadaan normal, faskes juga harus memiliki pasokan air yang cukup untuk pemadaman kebakaran darurat. Tanpa air bersih, risiko kebakaran di faskes dapat meningkat dan dapat membahayakan pasien dan staf medis.
6. Dampak psikologis – Kondisi kekurangan air bersih yang terus-menerus dapat memengaruhi kesejahteraan emosional dan kesehatan mental staf medis, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas pelayanan medis yang diberikan.
7. Pengaruh pada kegiatan operasional faskes – Kekurangan air bersih dapat menghambat kegiatan operasional faskes, seperti mencuci pakaian dan peralatan medis, memasak makanan untuk pasien atau pengunjung, serta memastikan kebersihan pantri dan lingkungan sekitar.

Pemerintah dan lembaga kesehatan perlu mengambil tindakan cepat untuk memastikan pasokan air bersih yang memadai di faskes agar pelayanan medis yang berkualitas dan kebersihan yang baik dapat terjaga.

Baca juga: Tak Ada yang Berani Jadi PPK, Empat Proyek Air Minum Bersih Rp10,3 Miliar di Matim Terancam Tak Selesai Tepat Waktu

Upah Buruh Belum Dibayar oleh Subkontraktor

Data yang diperoleh Krebadia.com dari Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Nusa Tenggara Timur, pada 2022 di Desa Benteng Riwu sudah ada proyek air minum bersih yang dikerjakan CV Evchadori dengan anggaran 2,3 miliar rupiah bersumber dari dana APBD I (provinsi).

LPSE adalah sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dikelola kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia. LPSE bertujuan menyederhanakan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa serta mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan dimaksud. Melalui LPSE, peserta lelang atau pihak berkepentingan dapat mengakses informasi mengenai proses pengadaan, mengikuti proses lelang secara elektronik, mengajukan penawaran, dan melihat hasil evaluasi lelang.

Penelusuran Krebadia.com pada Sabtu 26 Agustus 2023 mencatat sejumlah pengakuan warga Rentung, Desa Benteng Riwu, yang merupakan buruh  proyek air minum bersih di atas yang upahnya belum dibayar lunas.

Mereka membenarkan bahwa penutupan stopkeran pada pipa distribusi ke Lurut dan Kengkel dilakukan karena upah mereka sebagai buruh pada proyek air minum bersih tersebut belum dibayar lunas oleh Vitus Dola selaku subkontraktor.

Sirilus Padu (29) buruh harian yang upahnya belum dibayar mengatakan, sejak hari pertama ia bekerja belum sepeser pun upah hariannya dibayar.

Sirilus menerangkan, ia bekerja selama 25 hari dan Vitus Dola menjanjikan upah 80 ribu/hari. Namun hingga saat ini, upah yang dijanjikan Vitus Dola tak kunjung ia terima.

Sirilus Padu merupakan warga setempat  yang ditugaskan oleh Vitus Dola mengawasi kelompok buruh pengangkut pasir.

“Upah buruh pengangkut pasir juga belum dibayar lunas,” kata Sirilus kepada Krebadia.com pada Sabtu 26 Agustus 2023 di Rentung, Desa Benteng Riwu.

Buruh pengangkut pasir merupakan warga kampung Rentung, didominasi perempuan berusia 45 sampai 50-an tahun berjumlah 35 orang dan dikoordinatori oleh  Sirilus Padu.

Mereka direkrut  Vitus untuk mengangkut material pasir yang harus dibawa ke titik pengambilan air di tengah hutan Pangga, sekitar 3 kilometer arah utara dari kampung Rentung.

Sirilus  menjelaskan, biaya angkut pasir per sak 35 ribu rupiah. Biaya tersebut berdasarkan kesepakatan  antara Marten dan para buruh.

Marten adalah  orang yang ditugasi Vitus Dola untuk mengawasi proyek tersebut.

Dalam catatan Sirilus, pasir yang terangkut sebanyak 800 sak, hasil dari  8 rit dikali 100 sak per rit. Maka yang harus dibayar oleh Vitus Dola senilai 28 juta rupiah.

Namun Sirilus mengatakan, Vitus tidak mengakui kesepakatan yang dilakukan oleh Marten dengan para buruh setelah pekerjaan selesai.

Sirilus menerangkan, Vitus hanya menghitung 64 sak per rit. Padahal kesepakatan awal, setiap rit itu 100 sak (karung) pasir.

“Yang sudah dibayar Rp16.590.000, sedangkan yang belum dibayar Rp10.990.000 ditambah Rp2.000.000 untuk upah harian saya selama 25 hari,” katanya.

Secara terpisah, Krebadia.com menemui  Poulus Vergo (49), pemborong yang juga upahnya belum dibayar lunas.

Poulus Vergo merupakan pemborong yang mengerjakan  bak induk di hulu mata air Wae Bobo, titik pengambilan air proyek air. minum bersih tersebut.

Dia mengatakan, “Dalam kesepakatan awal dengan Vitus Dola,  pengerjaan bak itu diborong senilai Rp23 juta. Yang sudah dibayar Rp16 juta.”

“Yang masih belum dibayar oleh Vitus Dola senilai Rp7 juta,” kata Poulus Vergo kepada Krebadia.com, Sabtu 26 Agustus 2023 di Rentung.

Poulus  menuturkan, ia pernah menemui Vitus Dola di Borong sekitar Mei 2023  untuk menanyakan sisa  upah yang belum dibayar tersebut.

Saat ditemui, kata Poulus, Vitus Dola  hanya mengakui tunggakan yang belum dibayar  senilai Rp2.000.000. Padahal dalam catatan Poulus, besaran tunggakan itu Rp7.000.000.

“Saya mengalami kerugian besar. Untuk tukang dan  tujuh orang buruh harian yang saya rekrut, saya bayar pakai uang pribadi,” katanya.

Kata Poulus, dalam pengerjaan bak tersebut ia mengalami kerugian sebesar upah yang belum dibayar oleh Vitus Dola.

Tak hanya dikeluhkan Poulus dan Sirilus, upah yang belum dibayar juga dikeluhkan Egi Dorsiga buruh penggali  untuk penguburan pipa-pipa jaringan.

Egi mengatakan, galian yang  sudah dikerjakan olehnya  bersama dua rekannya sepanjang 700 meter.

Menurut kesepakatan bersama Vitus Dola saat itu, kata dia, penggalian per meter dibayar Rp3.500.

Kata Egi, upah untuk keringatnya menggali tanah sepanjang 700 meter tersebut belum satu rupiah pun diterima dari Vitus Dola.

Tuding Bantah soal Upah Buruh

Vitus Dola merupakan Direktur CV Chavi Mitra. Dalam proyek tersebut, Vitus Dola berperan sebagai  subkontraktor.

Dimintai konfirmasinya oleh Krebadia.com pada Minggu 30 Juli 2023, Vitus Dola mengakui benar masih ada upah buruh yang belum dibayar.

Dalam pengakuan Vitus Dola  saat itu, upah buruh yang belum dibayar senilai empat juta rupiah.

Terkait upah buruh pengangkut pasir, Vitus mengatakan Sirilus Padu  sudah menerimanya. Namun pernyataan Vitus dibantah Sirilus Padu saat ia ditemui Krebadia.com pada Sabtu 26 Agustus 2023 di Rentung.

Sirilus mengatakan, tudingan Vitus Dola terhadap dirinya tidaklah benar.

“Justru saya hampir dipukul oleh Vitus Dola karena menagih tunggakan waktu itu,” kata Sirilus.

Saat kembali dimintai konfirmasinya oleh Krebadia.com pada Rabu 30 Agustus 2023, Vitus Dola mengatakan tidak mengenal Sirilus Padu, termasuk  buruh yang lain.

“Nama-nama ini saya tidak kenal,” kata Vitus Dola.

Selain tidak mengenal para buruh tersebut, Vitus Dola juga mengatakan tidak mengenal Rafael Ratu Kopong, direktur CV Avchadori–perusahaan yang mengerjakan proyek air minum bersih yang ditangani Vitus Dola selaku subkontraktor itu.

Rafael Ratu Kopong mengatakan merasa aneh karena Vitus Dola mengaku tidak mengenal dirinya yang pernah tidur dan makan di rumah Vitus Dola.

“Bagaimana itu Vitus, masa tidak kenal saya yang tidur di rumahnya dia. Vitus bersama istrinya juga yang kasih saya makan,” kata Rafael saat dihubungi Krebadia.com per telepon pada Rabu 30 Agustus 2023.

Rafael menerangkan, Vitus Dola menjadi subkontraktor dalam proyek tersebut karena diperkenalkan kepada Titon selaku kuasa direktur CV Avcahdori.

“Vitus dapat proyek itu dari Titon. Saya yang kenalkan Vitus ke Titon,” kata Rafel.

Kendati demikian, Vitus Dola mengatakan ia tidak mengenal Titon yang memberikan proyek itu untuk dikerjakannya.

Hingga berita ini dinaikkan, Titon yang Krebadia.com dihubungi berkali-kali per WhatsApp guna dimintai keterangannya belum kunjung memberikan respon.

Ratusan Meteran Dibawa Pulang, Ratusan Pipa Tersisa

Dalam penelusuran Krebadia.com pada Minggu 27 Agustus 2023, ditemukan ratusan batang pipa besi dengan ukuran ½ dim bertumpukan di rumah  salah satu warga di Dusun Nawang, Desa Benteng Riwu.

Tumpukan belasan kardus yang berisi kap atau penutup meteran  air yang belum terpasang  juga memadati salah satu sudut rumah itu.

Tarsi Galus (60) pemilik rumah yang dikontrak untuk menyimpan material proyek tersebut mengatakan, ia tidak mengetahui mengapa pipa-pipa itu belum diambil.

Dugaan Tarsi, pipa yang masih tersisa di rumahnya itu akan digunakan untuk pengembangan jaringan air minum bersih pada beberapa kampung yang belum mendapat jatah dari proyek itu.

Kampung dalam wilayah Desa Benteng Riwu yang belum tersentuh proyek tersebut adalah Ledeng, Tanjung, dan Kelo.

Selain soal pipa yang masih menumpuk, Sirilus Padu juga menyinggung soal meteran yang dibawa pulang.

Kata Sirilus, ia pernah menyaksikan Vitus Dola mengangkut lebih dari 100 meteran air untuk dibawa pulang ke Borong. Sirilus tidak tahu mengapa meteran-meteran itu dibawa pulang ke Borong.

Egi Derosariga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Benteng Riwu kepada Krebadia.com pada Senin 4 September 2023 mengatakan, sasaran penerima manfaat proyek air minum bersih itu 444 rumah tangga. Itu berarti harus terpasang 444 meteran.

Kenyataannya saat ini, kata Egi, dari jumlah 444 itu, sebanyak 145 rumah tangga yang belum mendapat meteran air.

Dalam dugaan Egi, meteran air yang dibawa pulang Vitus Dola seperti yang disaksikan Sirilus Padu merupakan meteran air yang seharusnya diterima oleh 145 rumah tangga itu.

Dimintai konfirmasinya oleh Krebadia.com pada Senin 4 September 2023, Vitus Dola membantah soal  meteran air yang ia bawa pulang.

Perihal material yang masih tersimpan  di rumah Tarsi Galus, Vitus mengatakan, itu adalah pipa yang tersisa karena pekerjaan sudah mencapai target.

Sedangkan soal tunggakan upah buruh, Vitus Dola berjanji akan segera melunasinya.

Kepala Desa Benteng Riwu Tak Mau Berkomentar

Kepala Desa Benteng Riwu Antonius Padua Bugar saat dihubungi Krebadia.com mengatakan ia tidak ingin berkomentar soal proyek air minum bersih di wilayah kekuasaannya itu.

Anton hanya mengatakan bahwa keluhan para buruh terkait upah yang belum dibayar sudah dikomunikasikannya dengan Vitus Dola.

“Saya hanya sebagai perantara saja,” katanya kepada Krebadia.com pada Sabtu 26 Agustus 2023.

Apakah sebatas itu tanggung jawab kepala desa? Apakah karena proyek ini bukan proyek yang didanai desa maka peran kepala desa sebatas itu saja?

Riset pustaka Krebadia.com mengidentifikasi, dalam kasus seperti ini tanggung jawab kepala desa semestinya mencakup spektrum yang lebih luas, penting, dan strategis. Apa saja?

1. Menyampaikan keluhan kepada kontraktor. Kepala desa dapat menghubungi kontraktor yang bertanggung jawab untuk proyek tersebut dan menyampaikan keluhan dari buruh yang tidak dibayar upahnya. Kepala desa dapat meminta kontraktor untuk segera menyelesaikan masalah ini dan membayar upah yang masih belum lunas kepada buruh.
2. Melibatkan pihak terkait. Jika kontraktor tidak merespon atau tidak menyelesaikan masalah, kepala desa dapat melibatkan pihak terkait seperti dinas tenaga kerja setempat atau instansi terkait lainnya. Dengan melibatkan pihak terkait, kepala desa dapat mendapat dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan masalah.
3. Membantu buruh dalam mengajukan pengaduan hukum. Kepala desa dapat membantu buruh yang tidak dibayar upahnya dengan mengarahkan mereka untuk mengajukan pengaduan hukum, jika diperlukan. Kepala desa dapat memberikan informasi mengenai prosedur pengaduan hukum, memberikan saran hukum, atau mengarahkan buruh untuk mendapat bantuan hukum dari lembaga atau advokat yang dapat membantu mereka.
4. Membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat. Kepala desa dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak-hak buruh dan memberikan dukungan kepada mereka yang menghadapi masalah tersebut. Dengan membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat, dapat tercipta tekanan moral terhadap kontraktor untuk memenuhi kewajibannya kepada buruh.
5. Membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Kepala desa dapat membuat laporan secara tertulis kepada pihak yang berwenang, seperti polisi, dinas tenaga kerja, atau instansi lainnya yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus pelanggaran hak-hak buruh. Laporan tersebut dapat membantu memperjuangkan keadilan bagi buruh yang belum dibayar upahnya.

Sebagai kepala desa, peran dan kewenangan dalam menangani masalah ini tergantung pada kebijakan dan hukum yang berlaku. Maka, penting untuk mengacu pada peraturan yang berlaku dan memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan prosedur yang benar.

EDITOR: Redaksi Krebadia.com